Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

CBP merupakan sejumlah beras tertentu milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh BULOG yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve, AERR).

Jumlah awal CBP yang dimiliki pemerintah adalah 350 ribu ton beras. Stok tersebut secara fisik menyatu dengan stok operasional BULOG sehingga memudahkan dalam penggunaannya dan tersedia setiap saat. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengaksesnya untuk tujuan-tujuan CBP tersebut sesuai dengan prosedurnya.

Manfaat adanya CBP ini telah teruji dalam penanganan berbagai bencana alam di tanah air. Beras yang telah tersedia di gudang-gudang BULOG yang tersebar merata di seluruh tanah air dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi pengungsi korban bencana. Dengan demikian ketahanan pangan bagi rumah tangga yang terkena bencana tetap dapat dijaga. Pangan tersedia, dapat dijangkau dan stabilitas pasokannya dapat terjamin.

CBP juga telah teruji pada saat terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dan meresahkan masyarakat pada akhir tahun 2006 dan awal 2007, maupun akhir tahun 2007 dan awal 2008. CBP telah dimanfaatkan sebagai sumber beras Operasi Pasar Murni (OPM) langsung di pasar-pasar (tahun 2006-2007) maupun OPK CBP RASKIN dengan sasaran rumah tangga penerima manfaat RASKIN (20007 – 2008).

Demikian juga pada saat terjadi krisis harga beras dunia tahun 2008, cukupnya stok yang dikelola BULOG yang didalamnya termasuk CBP, telah memberi pengaruh positif terhadap stabilitas harga beras dalam negeri karena ada rasa aman bagi masyarakat terhadap kemampuan Pemerintah menjaga pasokan dan harga, serta mampu mencegah munculnya spekulasi. Harga beras dunia yang naik lebih dari 3 kali lipat, tidak diikuti oleh kenaikan harga beras domestik. Pasar beras dalam negeri bisa terisolasi dari gejolak harga dunia karena kecukupan stok dan pasokan dalam negeri.

Pengelolaan CBP semakin penting karena perkembangan situasi pasar internasional yang cenderung bergejolak mau tidak mau akan mempengaruhi pasar domestik. Stok yang dimiliki oleh Pemerintah harus cukup kuat untuk menjaga tingkat rasa aman di masyarakat. Selain itu potensi bencana juga semakin sering. Berita tentang bencana banjir, gempa dan lain-lain sering terdengar baik dalam skala kecil maupun besar. Tim UGM (2003) menyebutkan bahwa jumlah cadangan beras ideal yang harus dimiliki oleh Pemerintah adalah sekitar 750 ribu – 1,25 juta ton.

Disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut, hingga saat ini, sebagian besar pengeluaran rumah tangga masih untuk kebutuhan pangan, sehingga ketidakstabilan harga pangan akan sangat berpengeruh terhadap pendapatan riil masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah, yang akan mengurangi daya beli mereka.

Pengembangan CBP dapat menempatkan fungsi dan peran CBP yang lebih luas sebagai katup pengaman saat terjadi masalah pangan yang muncul akibat kekurangan pangan, seperti yang dilakukan selama ini, atau sebagai akibat terjadinya kelebihan pangan yang menyebabkan surplus atau tekanan pada harga produsen. Dengan demikian CBP dari sisi demand berfungsi sebagai instrument stabilisasi harga konsumen (price stabilization) dan jaminan pasokan, sedangkan dari sisi suplai berfungsi untuk membantu melindungi harga produsen (price support). (BULOG@2010)