Direktur Indosat ditunjuk jadi Direktur Bulog

Bogor (ANTARA News) - Fadzri Sentosa, Director & Chief Wholesale & Enterprise Officer Indosat, ditunjuk oleh Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi salah satu direktur di Perum Bulog (Badan Urusan Logistik)yang langsung efektif setelah menerima Surat Keputusan.

President Director & CEO Indosat, Alexander Rusli, dalam keterangan tertulis yang diterima di Bogor, Selasa, mengatakan Penyerahan SK (Surat Keputusan) dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN Muhammad Zamkhani kepada Fadzri Sentosa, di Kantor Kementerian BUMN, Senin 16 Februari 2015.

"Kami turut bangga atas pelantikan Fadzri Sentosa, salah satu Direktur kami di Indosat, menjadi Direksi di Perum Bulog, salah satu BUMN yang penting dan memiliki peran sangat strategis," katanya.

Fadzri Sentosa mengawali karir dari awal di Indosat, menduduki berbagai posisi strategis baik di Indosat maupun anak perusahaan.

Terakhir posisi Fadzri adalah sebagai Director & Chief Wholesale & Enterprises Officer Indosat, yang posisi direksi ini telah diemban sejak 2007 hingga 2015.

Sebelumnya ia sempat menduduki posisi direktur di anak perusahaan Indosat yaitu Satelindo dan IM3 sebelum kedua anak perusahaan menyatu ke dalam Indosat.

Penunjukan petinggi Indosat oleh pemerintah untuk duduk di berbagai lembaga dan perusahaan negara bukan hanya sekali ini.

Beberapa waktu lalu tiga komisaris Indosat juga telah ditunjuk menjadi menteri dan perwakilan di Bank Dunia oleh Pemerintahan Joko Widodo.

Komisaris Indosat Rachmad Gobel diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Komisaris Independen Indosat Bapak Rudiantara diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Sementara itu Rionald Silaban diangkat sebagai Executive Director di World Bank Group.

Beberapa Petinggi Indosat lainnya, juga menyebar menjadi Pimpinan di berbagai BUMN lain seperti di PT Pelni, PT Kereta Api Indonesia, PT Angkasa Pura, Perum Peruri, dan lain-lain.

(H016)

sumber : http://www.antaranews.com/berita/480500/direktur-indosat-ditunjuk-jadi-direktur-bulog

Read More

Tahan Lama, Beras Bulog Bebas Kimia

PAREPARE, PARE POS -- Produksi beras Sulawesi Selatan yang melimpah lebih dari cukup untuk kebutuhan masyarakatnya. Itu menjadi alasan sehingga kelebihan beras ini didistribusikan ke berbagai provinsi lain. Hal ini diungkap Kepala Divre Bulog Sulselbar, Abdullah Jawas saat berkunjung ke Gudang Bulog Parepare, Jalan Ahmad Yani, poros Parepare-Sidrap, Sabtu 14 Februari.

Tahun 2014 Bulog mampu mengapalkan 340.000 ton beras ke 24 provinsi. Sedangkan untuk awal 2015, sudah mencapai 46.000 ton. "Kita itu produksi beras banyak, tapi yang makan cuma sedikit, jadi harus dikirim ke luar (luar Sulsel, red)," katanya.

Namun kata dia, Bulog senantiasa menjaga kualitas beras yang akan didistribusikan. Sebelumnya, Bulog menggunakan metode spraying dengan menggunakan pengendali untuk menjaga kualitas beras. Namun, sekarang Bulog Divre Parepare sudah menggunakan teknologi baru, yakni CO2 Stack. Dengan cara ini, beras bisa bertahan selama kurang lebih satu setengah tahun. "Kalau dulu kan pakai bahan kimia, sekarang tidak, jadi beras lebih aman dan lebih fresh," ujarnya.

Selain penyimpanan dengan metode CO2 Stack, Bulog juga menerapkan Quality Control yang ketat terhadap beras yang hendak didistribusikan. Jika komposisi perbandingan antara menir (butir beras terkecil), broken (beras patah) dan beras bagus tidak sesuai dengan ketentuan, beras tidak dikirim.

Kepala Bulog Subdivre Parepare, Ermin Tora menjelaskan, CO2 Stack merupakan metode penyimpanan beras baru untuk menjaga kualitas beras yang tersimpan di gudang Bulog tetap bagus dan bebas hama. Sistem kerjanya tidaklah terlalu rumit. Setelah karung beras disusun kemudian dibungkus rapat menggunakan plastik (Poliphenil) dan kedap udara, kemudian disuntikkan Co2 (Karbondioksida).

"Dengan memasukkan CO2, diharapkan tidak ada hama yang dapat hidup ditumpukan beras. Sehingga kualitas beras tetap bagus walaupun disimpan dalam jangka waktu cukup lama," kata Ermin Tora. (mas/sli)

sumber : http://www.parepos.co.id/

Read More

Raskin Lanjut Dengan Beberapa Perbaikan

JAKARTA (Pos Kota)- Program beras miskin (raskin) dipastikan akan dilanjutkan untuk tahun 2015 ini. Sebab kata Ketua Pelaksana Tim Koordinator Raskin Pusat Chazali Situmorang, dana untuk pengadaan raskin sudah dianggarkan.
“Jadi alokasi anggaran sudah ada, senilai Rp 18,8 triliun untuk 12 bulan dengan total beras 2,7 juta ton,” kata Chazali Rabu (11/2).

Hanya saja kata Chazali ada beberapa catataan untuk penyaluran raskin 2015. Diantaranya perlunya pengawasan kualitas beras oleh Kemensos, perlunya pengawalan ketat soal pendistribusian dilapangan dan perlunya Pemda menyediakan dana untuk proses distribusi dilapangan hingga sampai ke pemanfaat.

Tahun ini beras raskin yang keluar dari gudang bulog dikatakan Cahazli dilengkapi dengan nomor kode berupa barkot. Dengan demikian tidak ada upaya pemalsuan beras raskin oleh oknum dilapangan mengingat beras hanya bisa sampai ke daerah berdasarkan barkot yang tertera dikarung beras.

Menurut Chazali program raskin selama ini sudah memberikan manfaat yang cukup besar bagi pemanfaat.
Tetapi pemerintah tetap harus melakukan kajian untuk kelanjutan program raskin 2016. Mengingat beberapa catatan terkait raskin seperti hasil temuan KPK sempat membuat program ini nyaris dihentikan.

Chazali mengingatkan bahwa beras merupakan kebutuhan paling besar dari seluruh total belanja masyarakat diIndonesia. Rata-rata mencapai 30 persen.

Karena itu program ini boleh dikatakan sangat menolong masyarakat miskin dalam hal penyediakan kebutuhan makanan pokok harian.

(inung/sir)

Read More

Respon Aduan

Selamat Aduan Anda Sudah Berhasil Terkirim. Selanjutnya Mohon Tunggu Konfirmasi dari Kami Terimakasih.... 

Read More

Layanan Pengaduan

Silahkan kirimkan aduan anda pada form di bawah ini kami akan segera menindak lanjuti aduan segera mungkin setelah kami mengkonfirmasi aduan anda. Jangan lupa tinggalkan nomor telpon yang bisa di hubungi. Terimakasih.

Nama* :
Nomer Telpon :
Email* :
Pesan* :
Kontak form ini dilindungi dari SPAM by : SnapHost.com Masukan kode berikut*. * Harus Di Isi.

Read More

Alamat Kantor

Hubungi atau datangi Kantor kami dengan alamat dibawah ini :

1. Kantor Sub Divre Batam

    Alamat : Jl. Sriwijaya No. 22 Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja - Batam

    Telp : 0778 458398
    Faks : 0778 424123

2. Gudang Bulog Batu Merah

     Alamat : Jl. Kerapu No. 22 Batu Merah Kec. Batu Ampar - Batam

3. Gudang Bulog Sungai Raya

     Alamat :Jl. Jend. Let. Jend. Soeprapto Kec. Meral Sei Raya - Tanjung Balai Karimun

Read More

Janji yang Tak Tampak

SESUAI agenda Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah ingin mewujudkan kemandirian pangan.
Dalam praktiknya, agenda membangun program kemandirian pangan dan kesejahteraan produsen pangan, yakni petani, kerap terabaikan. Pemerintah terlalu fokus pada target pencapaian swasembada pangan yang keberhasilannya lebih mudah diukur dan pencapaiannya lebih mudah daripada memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani.

Ada masalah yang tidak pernah diungkap transparan, yakni seberapa besar peningkatan pendapatan petani bisa dicapai melalui peningkatan produktivitas dan luas areal pertanaman.

Jika pendapatan petani naik, apakah mereka menjadi sejahtera? Apakah pendapatan yang naik sedikit itu tidak akan tergerus inflasi akibat naiknya kebutuhan hidup, atau justru lebih parah lagi kenaikan pendapatan yang sedikit itu tertimbun inflasi?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 1993-2013 rata-rata peningkatan produktivitas petani hanya 0,82 persen. Pada periode yang sama, inflasi rata-rata meningkat 11,3 persen per tahun. Dari data ini terlihat, daya beli dan tingkat kesejahteraan petani berangsur-angsur turun. Kondisi ini bisa menjadi alasan berkurangnya 5,1 juta rumah tangga petani pada 2003-2013.

Pendapatan petani pangan rata-rata Rp 1 juta per bulan. Jumlah ini jauh di bawah pendapatan buruh pabrik yang rata-rata sudah di atas Rp 2 juta per bulan.

Saat ini, lebih dari 5 juta rumah tangga petani (RTP) memiliki luas lahan kurang dari 0,5 hektar. Dengan asumsi setiap RTP terdiri atas empat orang, ada 20 juta jiwa yang menggantungkan pendapatan pada lahan 0,5 hektar itu.

Jamak terjadi, petani tidak selalu panen akibat serangan hama-penyakit dan perubahan iklim global. Peningkatan produktivitas tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai, pasti meningkatkan pendapatan petani. Namun, hal itu belum tentu bisa meningkatkan kesejahteraan petani karena peningkatan pendapatan sangat terbatas.

Bagaimana dengan peningkatan indeks pertanaman (IP)? Lahan pertanian yang belum beririgasi umumnya berada di luar Pulau Jawa. Petani pangan di Jawa dikenal ulet, gigih, kreatif, dan pantang menyerah. Di mana ada air mengalir, petani akan memanfaatkannya untuk mengairi lahan. Tanpa ada saluran irigasi teknis/semiteknis, selama daerah itu terjangkau aliran air, petani akan mencetak sawah.

Di Jawa, ruang bagi peningkatan IP pangan dalam skala luas sangat sempit. Padahal, di situlah basis petani miskin. Memang di daerah-daerah tertentu di bagian tengah dan selatan Jawa, di areal perbukitan dan pegunungan, ada potensi peningkatan IP. Alasannya, sumber air sungai tersedia.

Persoalannya, skalanya kecil dan sangat tidak efisien. Misalnya, butuh investasi hingga ratusan juta rupiah untuk membangun bendung guna menaikkan elevasi air sungai untuk irigasi yang hanya memenuhi kebutuhan 50 hektar lahan.

IP di lahan itu akan naik berlipat-libat, dari satu menjadi tiga. Pertanyaannya, apakah hal itu efisien dan bisa dijalankan dengan standar penganggaran pembangunan irigasi yang berbasis pada luas lahan?

Dengan rata-rata kepemilikan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar di Jawa, petani pangan tidak bakal hidup sejahtera. Instrumen utama peningkatan pendapatan, yaitu peningkatan produktivitas dan IP, tidak mampu mendongkrak pendapatan petani gurem di Jawa secara signifikan.

Kondisi sebaliknya terjadi di luar Pulau Jawa karena rata-rata IP masih rendah, satu atau dua kali tanam dalam setahun. Luas rata-rata kepemilikan lahan pertanian di luar Jawa minimal satu hektar.

Bergema di Istana
Di Jawa sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana menetapkan target budidaya pertanian pangan. Sadar tidak akan bisa sejahtera dengan lahan 0,5 hektar atau kuran, petani kecil di Jawa umumnya menjadikan usaha pertanian pangan sebagai pekerjaan sambilan.

Target mereka tidak meningkatkan produktivitas setinggi-tingginya, tetapi agar bisa rutin panen setiap kali tanamsehingga memilih benih padi, jagung, atau kedelai yang biasa ditanam dan dikenali karakternya.

Tujuan utama budidaya pangan yang mereka lakukan tidak untuk meraih pendapatan setinggi-tingginya, tetapi sekadar memenuhi kebutuhan makan keluarga.

Dalam konteks ini saja sudah tidak ada kesesuaian target antara pemerintah dan petani sebagai produsen pangan. Pemerintah menggebu-gebu ingin menaikkan produktivitas dan produksi pangan. Di sisi lain, petani kecil yang merupakan persentase terbesar petani di Indonesia menjadikan target pemenuhan pangan keluarga sebagai tujuan utama. Kalau ada sisa, baru dijual. Inovasi berisiko dan mereka tidak mau mengambil risiko karena kegureman usaha taninya.

Melihat kenyataan di atas, keinginan pemerintah meningkatkan produksi pangan untuk mencapai swasembada pangan tidak sejalan dengan harapan dan keinginan petani, terutama petani kecil. Oleh karena itu, upaya membangun pencapaian swasembada pangan tidak bergaung di tingkat petani.

Gema swasembada pangan hanya ada di Istana Negara, Kementerian Pertanian, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, mulai senyap di kecamatan dan desa, serta denyutnya lemah di tingkat rumah tangga petani.

Program pencapaian swasembada pangan dengan anggaran besar bagaikan menepuk ruang hampa. Peningkatan produksi pangan lebih bergantung pada nasib baik dan kondisi iklim yang mendukung daripada program-program pemerintah. Tentu program itu bermanfaat, tetapi masih jauh dari yang diharapkan.

Upaya memotivasi petani agar sejahtera menjadi hal utama jika ingin mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Upaya memotivasi yang dilakukan harus realistis dan terukur.

Kalau tidak mungkin menyejahterakan petani padi, jagung, dan kedelai, atau komoditas lain, seperti gula dan daging sapi, dengan skala usaha kecil, solusinya tentu harus meningkatkan skala usaha. Dengan meningkatkan skala usaha, pendapatan petani akan naik berlipat-lipat. (HERMAS E PRABOWO)

http://bulogtoday.blogspot.com/2015/01/janji-yang-tak-tampak.html

Read More