JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah memutuskan tetap menyalurkan bantuan
sosial beras miskin (Raskin) kepada 15,5 juta keluarga yang masuk
sasaran penerima manfaat pada 2015. Keputusan itu sekaligus mementahkan
wacana penghapusan raskin yang sempat dilontarkan oleh Menteri BUMN Rini
Soemarno.
"Untuk menjaga stabilisasi harga dan perlindungan
sosial, kami akan tetap laksanakan program ini raskin," ujar Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia Puan Maharani setelah rapat terkait
Raskin, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Lebih lanjut kata Puan, untuk
keperluan raskin itu pemerintah akan menganggarkan Rp 18,8 triliun pada
APBN-P 2015. Nantinya raskin akan didistribusikan ke berbagai daerah di
Indonesia.
Saat ditanya apakah ada perubahan dalam ditribusi,
Puan mengatakan akan ada beberapa perubahan. Diharapkan perubahan sistem
distribusi raskin membuat bantuan sosial tersebut lebih tepat sasaran.
"Sistem distribusinya akan diperbaiki sehingga sampai ke masyarakat yang membutuhkan," kata Puan.
Sementara
itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa perubahan
distribusi itu terdiri dari tiga komponen penting, yaitu tepat jumlah,
tepat sasaran, dan tepat waktu. "Masukan KPK lalu harus ada redesign
penyaluran raskin yaitu soal jumlah, sasaran, dan waktunya" kata
Khofifah.
Berdasarkan data Perum Badan Logistik (Bulog), stok
beras miskin saat ini ada 1,6 juta ton dan diperkirakan mampu mencukupi
kebutuhan raskin nasional selama 1 tahun.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/14/230651926/Pemerintah.Tetap.Lanjutkan.Program.Raskin.dengan.Perubahan.Distribusi
Kamis, 22 Januari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar